Apa itu Kekuasaan?


Politik
Dipublikasikan: 2020-11-19 18:41:57
Dibaca: 167 Rating: 3.25/5.0 dari 4 voter Komentar: 5
Bagikan ke Sosial Media:



Pernah Anda bertanya apa yang membuat seorang penguasa begitu disegani? Jawab singkatnya, karena penguasa memiliki kekuasaan politik. Lalu apa yang dimaksud kekuasaan politik?

  1. Pengertian Kekuasaan Politik

Menurut KBBI, kekuasaan berarti kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik.Menurut D. Hendro Puspito, kekuasaan merupakan kemampuan yang ada pada seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi pihak lain supaya menuruti kehendak baik dengan cara meyakinan maupun dengan memaksa. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau sekelompok lain sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan. Menurut Maurice Duverger, kekuasaan adalah seluruh jaringan berbagai institusi yang mempunyai kaitan dengan otoritas, yang dicerminkan oleh adanya dominasi beberapa orang atas orang-orang lain. Berdasarkan pengertian kekuasaan dari ahli, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan dari individu atau kelompok untuk mempengaruhi pihak lain supaya mematuhi kehendaknya.

Menurut Peter Merkl, politik diartikan sebagai usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan.[1]Sementara itu, Adrew Heywood mendefinisikan politik sebagai kegaiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamademen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak lepas dari gejala konflik dan kerjasama.[2] Adapun Rod Hague mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. [3]  Berdasarkan definisi para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa politik merupakan kegiatan pengaturan masyarakat untuk mencapai tujuan kolektif yang lebih baik.

Jadi, kekuasaan politik merupakan kemampuan pemerintah/ penguasa dalam mengatur rakyatnya supaya mematuhi pengaturan/ peraturan yang disepakati bersama. Dari definisi kekuasaan politik ini terkandung tiga komponen meliputi: (1) penguasa, (2) rakyat, (3) pengaturan kolektif, (4) tujuan kolektif.

Dengan demikian, ciri-ciri kekuasaan politik meliputi:

  • Adanya penguasa yang berkuasa pada masyarakat tertentu
  • Adanya rakyat yang mengikuti kehendak penguasa
  • Adanya pengaturan kolektif pada berbagai bidang/ sektor masyarakat
  • Adanya tujuan kolektif yang disepakati bersama
  1. Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan dapat dibagi ke dalam dua cara meliputi:[4]

  1. Pembagian kekuasaan secara vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal yakni pembagian kekuasaan menurut tingkatnya yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Carl J. Freiedrich memakai istilah pembagian kekuasaan secara teritorial. Misalnya pembagian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam suatu negara kesatuan.

  1. Pembagian kekusaaan secara horizontal

Pembagian kekusaaan secara horizontal yakni pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif.

Menurut ajaran Trias Politica, kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan meliputi: (1) kekuasan legislatif yang bertindak sebagai pembuat undang-undang; (2) kekuasaan ekstekutif yang bertindak menjalankan undang-undang; (3) kekuasaan yudikatif yang tertindak mengadili pelanggaran UU. Pembagian kekusaan ini pentimg untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa dan menjamin hak asasi warga negara.[5]

  1. Kewajiban/ Kewenangan Penguasa
    1. Pengertian wewenang

Wewenang, menurut Robert Bierstedt, adalah kekuasaan yang dilembagakan. Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, wewenang merupakan kekuasaan formal. Wewenang merupakan hak mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.[6]

Menurut Max Weber, wewenang merupakan suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Dengan kata lain, seorang yang berwewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak.[7]

Menurut Franz Magnis Suseno, wewenang merupakan hak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan.[8]

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa wewenang merupakan kekuasaan formal yang dimiliki pemimpin untuk mengeluarkan perintah, membuat peraturan-peraturan, dan melaksanakan peraturan terhadap masyarakat.

  1. Sumber Wewenang

Terdapat dua belass macam sumber wewenang meliputi: (1) wewenang berasal dari tradisi; (2) wewenang berasal dari Tuhan; (3) wewenang berasal dari kualitas pribadi; (4) wewenang berasal dari masyarakat; (5) wewenang berasal dari sumber instrumental seperti kekayaan dan keahlian; (6) wewenang formal berasal dari barang-barang yang dimilikinya; (7) wewenang berasal dari penerimaan, kepatuhan, dan pengakuan bawahan terhadap atasannya; (8) wewenang berasal dari situasi; (9) wewenang berasal dari jabatan; (10) wewenang berasal dari hukum; (11) wewenang non atributif yang diberikan langsung oleh peraturan undang-undang; (12) wewenang atributif berasal dari pelimpahan/ delegasi.[9]

  1. Bentuk-Bentuk Wewenang

Menurut Ramlan Subakti, berdasarkan sumbernya, wewenang dibedakan menjadi dua macam, yakni:

  • Wewenang prosedural menyangkut mekanisme wewenangnya yang berasal dari peraturan undang-undang.
  • Wewenang subtansial menyangkut sosok yang memimpin yang berasal dari tradisi, sakral, kualitas pribadi, instrumental.[10]

Menurut Max Weber, berdasarkan hubungan tindakan dengan dasaar hukum yang berlaku, wewenang dibedakan menjadi:

  • Wewenang tradisional, yakni kewenangan yang didasarkan atas keyakinan pada kesucian tradiris yang berlaku dan sah dalam pelaksanaan kekuasaan.
  • Wewenang kharismatik, yakni kewenangan yang diperoleh oleh seseorang karena dipandang memiiliki kualitas kepribadian individu yang luar biasa dan diperlakukan sebagai orang yang dianugerahi kekuatan dan kualitas supranatural.
  • Wewenang rasional, yakni wewenang yang didasarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat atau didasarkan pada kompetensi fungsional yang dilandasi peraturan-peraturan formal.

Menurut  Robert A. Nisbet, berdasarkan besar kecil kelompok sosialnya, wewenang dibedakan menjadi:

  • Wewenang resmi, yakni wewenang yang bersifat sistematis, dapat diperhitungkan dan rasional, dijumpai pada kelompok besar yang memerlukan tata tertib yang tegas dan bersifat tertutup.
  • Wewenang tidak resmi, yakni wewenang yang bersifat tidak sistematis, dan sangat ditentukan oleh kepribadian pelakunya, biasanya dijumpai pada kelompok kecil.

Menurut Soerjono Soekanto, berdasarkan sifat dan dasar-dasar kelompok sosialnya, wewenang dibedakan menjadi dua yakni:

  • Wewenang pribadi, yakni wewenang yang ada pada kelompok sosial yang timbul atas dasar faktor-faktor ikatan darah, seperti suku atau marga. Wewenang pribadi didasarkan attas tradisi daripada peraturan-peraturan.
  • Wewenang teritorial, yakni wewenang yang ada pada kelompok sosial yang timbul atas dasar faktor teritorial/ tempat tinggal.

Menurut Soerjono Soekanto, berdasarkan cakupannya, wewenang dibedakan menjadi dua macam, yakni:

  • Wewenang menyeluruh, yakni wewenang yang tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan, tetapi hanya terbatas pada satu bidang saja, seperti jaksa yang berwewenang menuntut seseoranng, tapi ia tidak berwewenang mengadili.
  • Wewenang terbatas, yakni wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu, seperti negara yang berwewenang menyeluruh untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya.[11]
    1. Peralihan Wewenang

Peralihan wewenang itu penting untuk memastikan pergantian pemimpin dan memastikan tidak terjadi penyelewengan wewenang akibat dari rasa kepemilikan wewenang oleh seorang pemimpin yang lama berkuasa. Oleh karena itu, wewenang perlu dialihkan dari satu kelompok ke kelompok lainnya melalui mekanisme tertentu seperti pembatasan masa kekuasaan.

Terdapat enam cara peralihan wewenang meliputi: (1) turun temurun, yakni wewenang dilimpahkan kepada keluarga dari pemegang jabatan terdahulu; (2) pemilihan, yakni pengalihan wewenang dengan cara pemilihan secara langsung melalui badan perwakilan rakyat; (3) kooptasi, yakni pengalihan wewenang melalui penunjukkan oleh penguasa yang masih berkuasa; (4) pengundian; (5) penggabungan antara pemilihan dan pengangkatan; (6) paksaan, yakni pengalihan wewenang melalui jalan kekerasan seperti kudeta dan revolusi.[12]

  1. Hak-Hak Rakyat
    1. Konstitusionalisme

Menurut Carl J. Friendrich, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselanggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapatkan tugas untuk memerintah.

Menurut Richard S. Kay, konstitusionalisme merupakan pelasaksanaan atuaran-aturan hukum dalam hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman, karena pembatasan terhadap wewenang pemerintah telah ditentukan lebih dahulu.

Andrew Heywood mendefisinikan konstitusionalisme dari dua sudut pandang. Pertama, konstitusionalisme merupakan penyelanggaraan pemerintahan yang dibatasi oleh UUD. Kedua, konstitusionalisme merupakan perangkat nilai dan aspirasi politik yang mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan pengawasan internal dan eksternal terhadap kekuasaan pemerintah.[13]

Jadi, konstitusionalisme merupakan gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintah ke dalam UUD guna memastikan pemerintah menjalankan kekuasaan sesuai wewenangnya dan menjamin hak asasi warga masyarakat dari penyelewengan kekuasaan pemerintah.

  1. Undang-Undang Dasar

Undang-undang dasar pada umumnya memiliki ciri-ciri yang sama meliputi: (1) organisasi negara, yakni pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta hubungan di antara ketiganya; (2) hak asasi manusia; (3) prosedur mengubah UUD; (4) larangan mengubah sifat tertentu dari UUD; (5) aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali.[14]

  1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki setiap manusia yang melakat secara inheren padanya karena dia adalah manusia. Menurut Mukadimah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1996), HAM merupakan hak yang berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia. Hak ini sangat mendasar atau asasi sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hal ini bersifat universal – dimiliki seluruh manusia tanpa perbedan bangsa, rasa, agama, dan gender.[15]

Menurut Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1996), HAM terdiri atas berbagai hak meliputi:[16]

  • Hak Sipil dan Politik meliputi: (1) hak atas hidup, (2) hak untuk tidak disiksa, (3) hak atas kebebasan dan keamanan dirinya, (4) hak atas kesamaan di muka badan-badan peradilan, (5) hak untuk tidak dikenai konsep retroaktif, (6) hak atas berpikir, berkeyakinan, dan beragama, (7) hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan, (8) hak atas kebebasan berkumpul secara damai, (9) hak atas kebebesan berserikat.
  • Hak Ekonomi, Sosial, Budaya mencakup: (1) hak atas pekerjaan, (2) hak membentuk serikat sekerja, (3) hak atas pensiun, (4) hak atas tingkat kehidupan yang layat bagi diri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, dan perumahan yang layak, (5) hak atas pendidikan.
  1. Legitimasi
    1. Pengertian Legitimasi

Legitimasi berasal dari bahasa latin ‘lex’ yang berarti hukum. Legitimasi identik dengan legalitas, legal, dan legitim. Sesuatu yang yang tidak legal dianggap di luar peraturan yang sah, meskipun peraturan itu dibuat sendiri oleh pembuatnya.

Menurut Ramlan Subakti, legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik.

Menurut Inu Kencana Syafiie, legitimasi merupakan kesesuaian antara tindakan dengan hukum yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik hukum formal, etis, adat istiadat, maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama ada dan dianggap sah keberadaannya.[17]

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa legitimasi adalah pengakuan dari masyarakat terhadap hak moral penguasa untuk membuat, menjalankan, dan menegakkan peraturan, pengakuan ini didasarkan atas keabsahan berupa kesesuaian antara hak moral penguasa dengan perjanjian/ kesepakatan awal antara penguasa dan rakyat.

Berdasarkan pengertian legetimasi ini, unsur-unsur legitimasi mencakup:

  • Adanya seorang calon pemimpin yang akan diangkat sebagai pemimpin suatu masyarakat
  • Adanya para pendukung/ pengikut yang mendukung calon pemimpin
  • Adanya kesepakatan antara calon pemimpin dan pengikutnya
  • Adanya hak moral peminpin yang diakui oleh pengikut baik berupa kewenangan membuat, menjalankan, dan menegakkan aturan bersama.
  • Adanya pengakuan/ pengangkatan calon pemimpin menjadi penguasa oleh pengikutnya
  1. Nilai Penting Legitimasi

Terdapat empat manfaat legitimasi meliputi: (1) menciptakan stabilitas politik dan perubahan sosial; (2) pemerintah dapat mengatasi masalah sosial lebih cepat; (3) mengurangi penggunaan sasaran fisik dari pemerintah kepada rakyat; (4) pemerintah dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan terhadap rakyatnya.[18]

  1. Objek Legitimasi

Legitimasi berdasarkan objeknya dibedakan menjadi dua macam, yakni:[19]

  • Legetimasi materi wewenang

Legitimasi materi wewenang mempertanyakan wewenang dari segi fungsinya seperti untuk apa wewenang itu dipergunakan secara sah. Menurut Adrian, terdapat lima macam legitimasi materi wewenang meliputi: (1) masyarakat politik; (2) hukum; (3) lembaga politik; (4) pemimpin politik; (5) kebijakan. kelima objek ini memerlukan dukungan dan pengakuan dari masyarakat supaya sistem politik dapat berjalan secara efektif. Jika tidak, maka sistem politik akan mengalami krisis legitimasi.

  • Legitimasi subjek wewenang

Legitimasi subjek wewenang mempertanyakan apa yang menjadi dasar wewenang seorang atau sekelompok orang untuk membuat UU dan peraturan bagi masyarakat dan untuk memenang kekuasaan negara. Menurut Frans Magnis Suseno, terdapat tiga macam legitimasi subjek wewenang meliputi: (1) legitimasi religius yakni hak untuk memerintah yang didasarkan pada faktor-faktor adiduniawi atau berdasarkan kehendak Tuhan; (2) legitimasi eliter yakni hak untuk memerintah didasarkan atas kecakapan/ kompetensi khusus suatu golongan untuk memerintah; (3) legitimasi demokratis yakni legitimasi yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.

  1. Tipe Legitimasi

Dalam ilmu politik, legitimasi terhadap pemerintahan dapat dibedakan menjadi: (1) tradisional, yakni masyarakat memberikan legitimasi kepada pemerintahan karena pemimpinnya dipercaya berdarah biru oleh masyarakat; (2) ideologi, yakni masyarakat memberikan legitimasi kepada pemeirntahan karena pemimpinnya dianggap mampu menafsirkan ideologi masyarakat; (3) kualitas pribadi, yakni masyarakat memberikan legitimasi kepada pemeirntahan karena pemimpinnya dianggap memiliki kualitas pribadi baik kharisma, penampilam, maupun prestasi di bidang tertentu; (4) prosedural, yakni masyarakat memberikan legitimasi kepada pemerintahan karena pemimpinnya mendapatkan kewenangan prosedural yang ditetapkan peraturan; (5) instrumental, yakni masyarakat memberikan legitimasi kepada pemeirntahan karena pemimpinnya dianggap menjamin kesejahteraan material terhadap masyarakat.[20]

  1. Cara Mendapatkan Legitimasi

Terdapat lima cara yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat meliputi: (1) pemerintah membuat keyakinan mitos sebagai dasar legitimasi; (2) pemerintah menggunakan ideologi sebagai dasar legitimasi; (3) pemerintah menggunakan simbolisasi dari moral, emosional, budaya, dan kepercayaan tertentu sebagai dasar legitimasi; (4) pemerintah memberikan imbalan material kepada masyarakat sebagai dasar legitimasi; (5) pemerintah menyelenggarakan pemilu (prosedural) sebagai dasar legitimasi.[21]

  1. Pemimpin dan Kepemimpinan
    1. Pengertian Kepemimpinan

Menurut Soejono Soekanto, kepemimpinan merupakan kemampuan seseorangg untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu bertindak sebagaimana dikehendaki pemimpin.[22]

Menurut Tjipta Lesma, pemimpin adalah orang yang mempengaruhi sekelompok orang terhadap pencapaian tujuan bersama.[23]

Menurut Winardi, pemimpin adalah seorang yang karena kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengerahkan upaya bersama ke arah pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Sedangkan kepemimpinan merupakan hubungan seseorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain, serta memiliki kemampuan untuk mendayahgunakan pengaruh interpersonalnya melalui alat-alat komunikasi dan bersedia bekerjasama dengan tugas yang akan dicapai sesuai dengan keinginan dari pemimpin.[24]

Menurut Robins, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran.[25]

Menurut John Pfiffner, kepemimpinan merupakan kemampuan mengkoordinasikan dan memotivasi orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.[26]

Berdasarkan definisi para ahli di atas terkait pemimpin dan kepemimpinan maka dapat disimpulkan bahwa:

Kepemimpinan mencakup tiga komponen meliputi: (1) adanya kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, (2) adanya orang atau kelompok yang dipimpin, (3) adanya tujuan bersama yang hendak dicapai. Kepemimpinan merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pemimpin adalah subjek yang melaksanakan kepemimpinan terhadap orang atau kelompok tertentu untuk tujuan bersama.

  1. Kualitas Pemimpin

Menurut Tjipta Lesmana, kualitas pemimpim dikatakan baik jika memenuhuni sebelas kriteria sebagai berikut:[27]

  • Keteladanan

Seorang pemimpin senantiasa dicontoh dan diteladani anak buahnya. Jika ia tercela maka anak buahnya juga akan tercela. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus senatiasa memberikan keteladanan yang baik kepada anak buahnya.

  • Percaya diri

Seorang pemimpin harus tidak ragu dan percaya diri dalam mengambil keputusan mengenai persoalan tertentu sesulit apapun dengan menganalisis secara cermat persoalan itu berdasarkan sejumlah data yang akurat terkait persoalan itu.

  • Kapabel

Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi tertentu.

  • Tegas dan konsisten

Pemimpin harus tegas dalam mengambil keputusan dan melaksanakannya secara konsisten.

  • Berani ambil resiko

Pemimpin harus berani mengambil keputusan meskipun kepetusannya bisa salah dan berisiko dan tidak takut jatuh citranya akibat keputusan yang diambilnya.

  • Tidak suka ambigusitas

Pemimpin harus berkata dan bertindak secara jelas sehingga bisa dipahami rakyatnya dan tidak menimbulkan kebinggungan.

  • Tidak lari dari permasalahan

Pemimpin harus tampil di muka dan mempunyai dorongan yang kuat dalam memecahkan segala persoalan yang dihadapinya.

  • Selalu berpikir analitis

Pemimpin yang baik harus mampu berpikir kritis dan analitis, ia mampu melihat persoalan secara makro dan mampu melihat kedalaman persoalan itu.

  • Tidak menyalahkan anak buah

Pemimpin harus mampu bertanggungjawab terhadap anak buahnya, ia tidak menyalahkan anak buahnya jika menemui kegagalan, tapi ia memahami kegagalan sebagai tanggungjawabnya secara moral.

  • Tidak emosional tapi dingin

Pemimpin harus mampu mengendalikan perasaannya di situasi apapun dan  mampu menyembunyikan perasaannya, sehingga ia terlihat dingin dalam menghadapi persoalan.

  • Empati

Seorang pemimpin harus mampu berempati kepada anak buahnya sehingga ia mampu memahami pikiran, perasaan, dan motivasi dari anak buahnya.

  1. Partisipasi Rakyat
  2. Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik merupakan kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan jalan memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, mengadakan lobbiying dengan pejabat pemerintah, menjadi anggota parpol, dll.[28]

Sedangkan menurut Herbert McClosky, partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilu, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.[29]

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, partisipasi politik merupakan kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang bermaksud mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat sporadis, secara damai, atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.[30]

Jadi, partisipasi politik merupakan keterlibatan warga masyarakat dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik oleh pemerintah.

  1. Partisipasi Politik Melalui Kelompok Kepentingan

Gabriel A. Almond dan Binghma G. Powell membagi kelompok kepentingan menjadi empat macam yakni:[31]

  • Kelompok anatomi

Kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi individu-individu yang terlibat terikat dalam perasaan frustasi dan ketidakpuasaan yang sama. Ketidakpuasan mereka diluapkan dalam bentuk demostrasi dan pemogokan yang tidak terkontrol, dan terkadang diringi kekerasan.

  • Kelompok nonasoasiasional

Kelompok ini dibentuk berdasarkan rasa solidaritas pada sanak keluarga, kerabat, agama, wilayah, etnis, dan pekerjaan. Kelompok ini biasanya tidak aktif secara politik dan tidak mempunyai organisasi ketat, walaupun lebih mempunyai ikatan emosional daripada kelompok anatomi.

  • Kelompok institusional

Kelompok-kelompok formal yang berada dalam atau bekerja sama dengan pemerintahan.

  • Kelompok asosiasional

Kelompok ini terdiri atas serikat buruh, kamar dagang, asosiasi etnis dan agama yang dibentuk untuk tujuan eksplisit tertentu, memiliki organisasi formal.

  1. Makar
    1. Pengertian Makar

Makar adalah perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan atau menentang kebijaksanaan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum, baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain.

Istilah makar berasal dari bahasa Belanda, yaitu "aanslag" yang artinya penyerangan atau serangan. Definisi makar berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah akal buruk, tipu muslihat atau perbuatan dengan maksud hendak membunuh orang. Makar juga bisa diartikan sebagai perbuatan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah (kudeta).

Tindakan makar dalam KUHP secara khusus dapat ditemui dalam Pasal 87 KUHP, yang berbunyi: "dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dengan Pasal 53 KUHP".

  1. Bentuk-Bentuk Makar

Kejahatan yang masuk dalam kategori makar yang mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan negara sebagaimana dimuat dalam Bab I Buku II KUHP, terdiri dari 3 bentuk, yaitu:

  • Menyerang Keamanan Presiden atau Wakilnya 

Jenis kejahatan makar dengan cara menyerang keamanan Presiden atau Wakil Presiden disebutkan dalam Pasal 104 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut (Suma, 2001:71): “makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden menjalankan pemerintahan, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

  • Menyerang Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara

Kejahatan yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah ini adalah juga berupa kejahatan makar. Kejahatan makar yang dimaksud ini dirumuskan pada Pasal 106 KUHP, yaitu sebagai berikut (Chazawi, 2002:19): “makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

  • Menyerang Kepentingan Hukum Tegaknya Pemerintahan Negara 

Makar yang dimaksud disini tidak dengan perbuatan dengan kekerasan menggunakan senjata. Makar disini sudahlah cukup misalnya dengan membentuk organisasi dengan alat-alatnya seperti anggaran dasar, program kerja, tujuan yang ingin dicapai dan sebagainya yang semua wujud-wujud kegiatan itu menuju pada suatu tujuan yang lebih besar ialah menggulingkan pemerintahan yang sah.

Makar dalam bentuk ini ialah kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 107 KUHP, yaitu (Chazawi, 2002:19-20): "(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; (2) Para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun".[32]

 

[1] Miriam Budiardjo, 15.

[2] Ibid., 16.

[3] Ibid.

[4] Ibid., 267.

[5] Efriza, 299.

[6] Miriam Budiardjo, 64.

[7] Soejono Soekanto, 242.

[8] Efriza, 102.

[9] Efriza, Kekuasaaan Politik,103 – 107.

[10] Efriza, Kekuasaaan Politik, 107.

[11] Soerjono Soekanto, 243 – 249.

[12] Efriza, Kekuasaaan Politik, 118 – 120.

[13] Miriam Budiardjo, 171 – 172.

[14] Miriam Budiardjo, 177 – 178.

[15] Miriam Budiardjo, 211 – 212.

[16] Miriam Budiardjo, 224 – 225.

[17] Efriza, Kekuasaaan Politik, 148.

[18] Ibid.,  180 – 181.

[19] Ibid.,161 – 166.

[20] Ibid., 178 – 179.

[21] Ibid., 171 – 176.

[22] Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, 258.

[23] Efriza, Kekuasaaan Politik, 198.

[24] Ibid.

[25] Ibid,. 199.

[26] Ibid., 200.

[27] Ibid., 203 – 206.

[28] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 367.

[29] Ibid.

[30] Ibid., 368.

[31] Ibid. 387 - 388.

[32] https://www.kajianpustaka.com/2016/12/pengertian-bentuk-dan-tindak-pidana-makar.html diakses 21 April 2017


Lebih banyak kontribusi Danar Dono:
Apa itu Kekuasaan?
Beri kami beri penilaian untuk menghargai karya kami:

5 Tanggapan Pembaca:

Artikel Terpopuler
...
Menghadapi Kesedihan Mendalam

Danar Dono | Sosial-Budaya 2020-02-24 09:35:11
Dibaca: 579

...
10 Alasan Rasional Menunda Pernikahan

Danar Dono | Sosial-Budaya 2020-02-24 22:49:34
Dibaca: 509

...
Mengatasi Asosial

mikasa ackerman | Sosial-Budaya 2020-03-01 09:40:11
Dibaca: 250

...
Menjadi Pribadi Produktif

Danar Dono | Sosial-Budaya 2020-02-23 12:21:27
Dibaca: 243

...
Perbedaan Bertabayyun dan Indoktrinasi

Danar Dono | Sosial-Budaya 2020-02-24 09:39:59
Dibaca: 234

Tagar Terpopuler